Berapa Biaya untuk Bangun Open BTS?

JAKARTA - Jika Teknologi Base Transceiver Station (BTS), digunakan oleh para operator untuk jaringan selular, ternyata bisa dibuat sendiri dan yang pasti dengan biaya yang jauh lebih murah. BTS yang dimaksud ini menggunakan software open source, atau kerap disebut sebagai Open BTS.

Diungkapkan Onno W Purbo, untuk membangun Open BTS ini semua softwarenya memang gratis dan sudah termasuk software untuk membuat sentral telepon karena merupakan software open source. Meskipun dari software gratis, tidak begitu halnya dengan hardware yang dibutuhkan, yaitu laptop atau komputer dan alat yang namanya USRP (Universal Software Radio Peripheral).

"Fungsi USRP itu ada diprogram untuk mengeluarkan sinyal radio dan bukan hanya untuk Open BTS sajam programnya juga bisa dimasukkan jadi pemancar TV digital, pemancar FM, tergantung programnya akan dibuat jadi apa," jelas Onno pada okezone, di Hotel InterContinental, Selasa (14/2/2012).

Diluar harga laptop atau pun komputer, sebenarnya rangkaian USRP itu dikatakan Onno sudah tersedia di internet jika ingin bikin sendiri. Untuk harga USRP ini, sekira Rp 15 hingga Rp 20 juta dan itu biasanya sudah termasuk ongkos kirim.

Hanya menurut Onno, sinyalnya belum terlalu besar mengingat powernya hanya sekira 100 miliwatt dan bisa untuk satu ruangan. Jika ingin memperluas jaringan diperlukan implifier dan juga duplexer.

"Jadi kalau versi komersialnya bisa dibeli di Amerika, sekira USD120 jutaan, powernya sekira 10 watt dan itu udah satu paket," ujar Onno.

Untuk perbandingan, BTS milik operator jauh lebih tinggi dibandingkan uang yang harus dirogoh untuk membangun Open BTS. BTS milik operator membutuhkan biaya antara Rp1 hingga 3 miliar.

"Jika dibandingkan dengan yang versi komersil jadi lebih irit. Sehingga logikanya kalau kita memakai Open BTS maka investasi lebih murah," tandasnya. (tyo)

BTS Liar Tanggung Jawab Penuh Pemkot

JAKARTA--MICOM: Berdirinya sejumlah menara BTS liar telah menganggu kenyamanan warga di sekitarnya. Padahal, menurut pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Pemprov DKI telah berencana sejak jauh hari untuk menertibkan pendirian menara-menara liar tersebut.

Yayat menilai hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh bagi pemerintah kota dan provinsi sebagai pemberi izin pendirian menara.

"Hingga sekarang masih ada menara-menara yang mengganggu masyarakat seperti itu. Berarti kan ada yang salah di sini. Seolah-olah pemerintah bisa diatur perusahaan pemilik menara itu," tutur Yayat, ketika dihubungi, Rabu (14/2).

Menurutnya, pendirian menara BTS semakin tidak terkendali karena tingginya persaingan antarperusahaan penyedia layanan. Mereka memperebutkan lokasi strategis yang dihuni banyak warga, demi mempertinggi cakupan transmisi sesuai promosi yang dijanjikan. Namun, aspek keselamatan sering kali lolos dari pertimbangan.

"Harus dilihat konstruksinya, apakah sudah sesuai dengan syarat keamanan maupun estetika. Sekarang seringkali dibangun menumpuk dan semrawut. Mirip dengan pemasangan papan reklame," tandasnya.

Pihak perusahaan, ujarnya, kerap kali hanya mempertimbangkan status kerja sama dengan pemilik lahan. Mereka tidak memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan warga yang berada di sekitar lahan tersebut. Menurutnya, Dinas P2B harus melakukan pemantauan terhadap menara-menara yang telah berdiri.

"Harus dilihat apakah menara tersebut mengganggu warga atau tidak, apalagi menara yang berdiri tanpa adanya izin dari warga sekitar. Ini bisa disegel atau dibongkar," tegasnya.

Menurut Yayat, sebenarnya ada solusi agar menara tidak menumpuk sembarangan yaitu pendirian menara bersama. Satu menara yang digunakan untuk beberapa saluran transmisi. Namun ini jarang dipertimbangkan, lagi-lagi karena masalah persaingan usaha antar perusahaan pemilik menara BTS.

"Ini sepenuhnya tanggung jawab Pemkot untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin. Harus ada izin lingkungan dan persetujuan warga, baru pemerintah boleh mengeluarkan izin," tegasnya. (NA/OL-10)

Warga Protes Pembangunan Tower Seluler

KOTA (RP) - Puluhan warga Jalan Suka Karya, Gang Sadar, RT 04/ RW 03, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan berkumpul di depan salah satu rumah warga, tempat dilakukannya pembangunan tower salah satu perusahaan telepon seluler, Kamis (23/2) pagi. Mereka protes dan menolak dilaksanakannya pembangunan tower itu karena takut akan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

‘’Kami tak mau dalam dua sampai lima tahun ke depan keluarga kami mengidap penyakit akibat radiasi tower itu,’’ jelas Sekretaris RT 04, Jhoni Hendra, mewakili warga.

Dijelaskannya, sejak tahun 2010, warga sudah menolak keberadaan tower itu di sana. Namun entah mengapa tahun 2012 ini pembangunan tiba-tiba bisa terlaksana. ‘’Sejak tahun 2010 warga sudah menolak. Entah apa yang dibuat mereka, tiba-tiba sekarang sudah dibangun lagi,’’ keluhnya.

Penolakan serupa juga disampaikan, Syamsini (67), salah satu warga yang bertempat tinggal di depan lokasi pembangunan. ‘’Kami dari awal tidak setuju. Ada diberinya amplop isinya uang Rp300 ribu, katanya uang assalamualaikum, kami tidak mau. Anak saya yang terima bilang sumbangkan saja ke masjid,’’ jelasnya.

Penolakan ini disampaikan Syamsini karena ia takut akibat dari pembangunan tower itu.’’Takut, resikonya besar. Kami bisa tersambat petir dan kena radiasi,’’ lanjutnya.

Sementara itu, Syahrul, pemilik tanah tempat tower itu dibangun membantah bahwa masyarakat menolak pembangunan ini. ’’Ada 14 orang yang setuju dan menandatangani persetujuan. Mereka semua berada di dalam radius tower sejauh 40 meter,’’ jelas Syahrul sambil menunjukkan surat persetujuan warga yang dilampiri oleh Kartu Tanda Penduduk mereka yang menyetujui.

Dikatakan pemilik tanah ini, semua izin sudah keluar terkait pembangunan tower ini. ‘’Mulai dari RT, RW, Lurah sampai Camat. IMB (Izin Mendirikan Bangunan, red) juga ada,’’ katanya.

Menyikapi warga yang protes atas pembangunan ini, Syahrul mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak senang atas pembangunan tower ini.’’Saya tidak tahu juga kenapa mereka menolak. Mereka juga berada di luar radius,’’ tambahnya.

Sementara itu, saat ditanyakan mengenai uang Rp300 ribu yang dibagikan kepada warga sebagai uang ‘assalamualaikum’, Syahrul menjawab bahwa uang itu memang ada. ’’Itu sebagai tanda terima kasih kepada warga,’’ ujarnya.(ali)

Kotabaru Bidik Menara Telekomunikasi

Pemkab Kotabaru Kalimantan Selatan, akan membidik retribusi dari menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di daerah itu sebagai penerimaan asli daerah.

Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani Sabtu, mengatakan, pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi atas rencana peraturan daerah inisiatif DPRD Kotabaru yang membidik peluang reatribusi terhadap menara telekomunikasi yang mulai "menjamur" bertebaran di "Bumi Sa-ijaan".

"Diharapkan perda itu nanti dapat menjadi alat untuk menata ruang sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Bupati.

Dengan terbitnya Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrebusi daerah, telah mempengaruhi penerimaan PAD Kotabaru.

Banyak potensi-potensi yang sebelumnya memberikan kontribusi kepada daerah berupa retrebusi, mulai 2012 tidak bisa dipungut lagi.

Misalkan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta retribusi izin usaha pertambangan.  

Meski ada beberapa potensi retribusi yang pemungutannya akan diserahkan ke daerah, namun tidak sedikit pula potensi yang cukup besar menyubang PAD kini tidak dapat dipungut.

Menurut Bupati, salah satu permasalahan utama menurutnya PAD, karena belum optimalnya penganggaran potensi PAD yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil.

Memang sangat dirasakan hal itu berdampak kurang baik dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk masalah tersebut, Pemkab Kotabaru selalu melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD penghasil dengan lebih dahulu melakukan kajian penghitungan potensi secara independen.

Diantara langkah strategis Pemkab Kotabaru untuk meningkatkan PAD, melakukan optimalisasi perangkat daerah sektor pendapatan dengan membentuk kembali dinas pendapatan daerah berdasarkan surat rekomendasi pemisahan DPPKAD Kotabaru, No.061/2763/SJ tanggal 18 yang sebelumnya menjadi salah satu bidang dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sementara itu, PAD Kotabaru pada APBD Kotabaru 2011 sebesar Rp68,52 miliar, dan pada RAPBD 2012 direncanakan naik sebesar Rp929 juta menjadi Rp69,45 miliar.

Pajak daerah, pada 2011 ditetapkan sebesar Rp19,84 miliar dan 2012 direncanakan naik sebesar Rp968 juta menjadi Rp20,81 miliar.

Serta retribusi daerah, pada 2011 ditetapkan sebesar Rp12,91 miliar pada RAPBD 2012 di proyeksikan naik menjadi Rp13,53 miliar./C*C

Pemkot Singkawang Siap Berikan IMB Menara Telekomunikasi

Sangat tepat jika Pemerintah Kota Singkawang saat sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP  juga mensosialisasikan Perda Kota Singkawang  Nomor 9 Tahun 2010 serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 18 Tahun 2011 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Karena tanpa diminta sudah menjadi hak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang menyampaikan sosialisasi Perda Kota Singkawang  Nomor 9 Tahun 2010 tentang  Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dari sosialisasi ini diharapkan penyedia menara telekomunikasi baik yang  bukan penyelenggara telekomunikasi, maupun yang  penyelenggara telekomunikasi,serta masyarakat serta aparat Pemerintah Kota Singkawang dapat mengetahui aturan main yang jelas. Sehinggga masing-masing pihak tersebut dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan main yang telah ditetapkan.

Bahwa Perda Nomor Nomor 9 Tahun 2010 dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi yang menjamin kehandalan teknis komunikasi dari segi keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi juga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pemerintah Kota Singkawang juga  tidak mengabaikan menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Perda Nomor 9 Tahun 2010 diberlakukan. Bagaimanapun menara-menara telekomunikasi tersebut telah banyak membantu masyarakat Singkawang dalam melakukan telekomunikasi dengan berbagai jenis fasilitas layanan yang diberikan penyelenggara telekomunikasi.

Namun sesuai dengan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta Perda Kota Singkawang  Nomor 9 Tahun 2010 maka menara telekomunikasi tersebut harus dapat difungsikan menjadi menara bersama telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan.

Sedangkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 18 Tahun 2011 sebagai petunjuk pelaksanaannya mengatur  prosedur, tata cara mengajukan IMB Menara Telekomunikasi, syarat-syarat yang harus dilengkapi, retribusi IMB Menara, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam memberikan kemudahan Pemkot Singkawang memberikan pelayanan perizinan secara terpadu. Dimana permohonan beserta persyaratan  disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Jika ada beberapa syarat yang menjadi kewenangan SKPD lain menerbitkannya maka pemohon akan difasilitasi untuk mendapatkannya. Karena hal tersebut juga telah diatur dalam  Peraturan Walikota Singkawang Nomor 18 Tahun 2011.

Dengan sosialisasi ini diharapkan kepada penyedia yang akan membangun menara telekomunikasi segera mengajukan permohonan dan Pemkot Singkawang telah siap memberikan IMB Menara Telekomunikasi sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Telkom Indonesia

Telkom Indonesia

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (“TELKOM”, “Perseroan”, “Perusahaan” atau “Kami”) adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah pelanggan TELKOM telah tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 105,1 juta pelanggan. TELKOM melayani 8,4 juta pelanggan telepon tidak bergerak kabel, 15,1 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, dan 81,6 juta pelanggan telepon seluler. Sampai dengan 31 Desember 2009, sebagian besar dari saham biasa TELKOM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik. Saham TELKOM diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), New York Stock Exchange (“NYSE”), London Stock Exchange (“LSE”) dan Tokyo Stock Exchange (tanpa tercatat). Harga saham TELKOM di BEI pada akhir Desember 2009 adalah Rp9.450 dengan nilai kapitalisasi pasar saham TELKOM pada akhir tahun 2009 mencapai Rp190.512 miliar atau 9,43% dari kapitalisasi pasar BEI. Untuk menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan mobilitas dankonektivitas tanpa putus, TELKOM telah memperluas portofolio bisnisnya yang mencakup telekomunikasi, informasi, media dan edutainment (TIME). Dengan meningkatkan infrastruktur, memperluas teknologi Next Generation Network (NGN) dan memobilisasi sinergi di seluruh jajaran TELKOMGroup, TELKOM dapat mewujudkan dan memberdayakan pelanggan ritel dan korporasi dengan memberikan kualitas, kecepatan, kehandalan dan layanan pelanggan yang lebih baik. Pada tahun 2009, laba bersih konsolidasian kami sebesar Rp11.332,1 miliar meningkat 6,7% dibanding tahun 2008 atau 100,8% terhadap target tahun 2009. Sementara itu margin laba bersih kami sebesar 17,5% di tahun 2009 yang merupakan pencapaian 105,4% terhadap target margin laba bersih. Prestasi keuangan tersebut didukung oleh kinerja operasional kami yang juga solid. Saat ini kami melayani 105,2 juta pelanggan, dari bisnis seluler, telepon tidak bergerak dan telepon tidak bergerak nirkabel. jumlah tersebut merupakan pencapaian 106% terhadap target perusahaan. Penambahan pelanggan kami dipimpin oleh bisnis seluler yang bertambah 16,34 juta pelanggan atau pencapaian 162% terhadap target perusahaan tahun 2009.

Telkomsel

Telkomsel

Telkomsel is the leading operator of cellular telecommunications services in Indonesia by market share and revenue share. By the end of March 2009, Telkomsel had 72.1 million customers which based on industry statistics represented an estimated market share of approximately 50%. Telkomsel provides cellular services in Indonesia, through its own nationwide dual-band GSM 900-1800 MHz, 3G network, and internationally, through 341 international roaming partners in 180 countries (end of March 2009). In September 2006, Telkomsel became the first operator in Indonesia to launch 3G services.       The company provides its subscribers with the choice between two prepaid cards-simPATI and Kartu As, or the post-paid kartuHALO service, as well as a variety of value-added services and programs. On March 20, 2009, Telkomsel and Apple South Asia Pte. Ltd. launched iPhone 3G in Indonesia with customized price plans for all Telkomsel’s valuable customers. Telkomsel's operations in Indonesia have grown substantially since the commercial launch of its post-paid services on May 26, 1995. In November 1997, Telkomsel became the first cellular telecommunications operator in Asia to introduce rechargeable GSM pre-paid services. Telkomsel's gross revenues have grown from Rp 3.59 trillion in 2000 to Rp 44.42 trillion in 2008. Over the same period, the total number of Telkomsel's cellular subscribers increased from approximately 1.7 million as at 31 December 2000 to 65.3 million as at 31 December 2008. Telkomsel has the largest network coverage of any of the cellular operators in Indonesia, providing network coverage reaching over 95% of Indonesia's population and is the only operator in Indonesia that covers all of the country's provinces and regencies, and all counties ("kecamatan") in Sumatra, Java, and Bali/Nusra. The company offers GSM Dual Band (900 & 1800), GPRS, Wi-Fi, EDGE, and 3G Technology.

Indosat

Indosat

PT Indosat Tbk was established by the Government on November 10, 1967 as a foreign investment company to provide international telecommunications services in Indonesia and began commercial operations in September 1969 to build, transfer and operate an International Telecommunications Satellite Organization, or Intelsat, earth station in Indonesia to access Intelsat’s Indian Ocean Region satellites for a period of 20 years. As a global consortium of international satellite communications organizations, Intelsat owns and operates a number of telecommunications satellites.   Following regulatory changes in the Indonesian telecommunications industry in 1999 and 2000, we began implementing a strategy designed to transform us from being Indonesia’s primary international telecommunications provider into a leading, fully integrated telecommunications network and service providerin Indonesia. In 2000, the Government’s introduction of the Telecommunications Law, which encourages industry liberalization, directly impacted our business. In 2001, as part of the Government’s initiative to restructure the telecommunications industry, we entered into an agreement with Telkom to eliminate our respective crossshareholdings in several operating subsidiaries, including: our acquisition of Telkom’s 22.5% ownership interest in Satelindo; Telkom’s acquisition of our 35.0% ownership interest in Telkomsel; and our acquisition of Telkom’s 37.2% ownership interest in Lintasarta and the purchase of Lintasarta’s convertible bonds held by Telkom.   Subsequent to the agreement with Telkom, we acquired an effective 45.0% ownership interest in Satelindo, through our acquisition of PT Bimagraha Telekomindo, or Bimagraha, in 2001 and acquired the remaining 25.0% ownership interest in Satelindo from DeTe Asia in June 2002. To strengthen Satelindo’s capital structure and remove certain restrictive covenants arising from Satelindo’s indebtedness, we made an additional capital contribution to Satelindo totaling US$75.0 million in July 2002.   In August 2002, we entered the domestic telecommunications sector by obtaining a license to provide local fixed network services in the Jakarta and Surabaya areas. We deployed approximately 13,000 lines in those areas to provide local fixed telephone services and announced our strategic objective to become a leading fully integrated telecommunications network and service provider in Indonesia. In 2002, the Government divested 517.5 million shares, representing approximately 50.0% of our outstanding Series B shares at the time, in two stages. In May 2002, the Government sold 8.1% of our outstanding shares through an accelerated global tender.   In December 2002, the Government divested 41.9% of our outstanding Series B shares to a former subsidiary of STT. As of March 31, 2009, the Government owned 14.29% of our outstanding shares, including the one Series A share, and ICLM and ICLS owned approximately 65.0% of our outstanding Series B shares. ICLM and ICLS are owned by Qtel. The remaining 20.71% of our outstanding Series B shares is owned by public shareholders as of March 31, 2009. See “Item 6: Directors, Senior Management and Employees—Share Ownership.”   On November 20, 2003, we merged with Satelindo, Bimagraha and IM3 and all assets and liabilities of such legacy subsidiaries were transferred to us on such date. Since entering the Indonesian cellular market through our acquisition of Satelindo and establishment of IM3 and the subsequent integration of such companies in 2003, cellular services have become the largest contributor to our operating revenues.   On June 22, 2008, Qtel purchased all of the issued and outstanding shares of capital stock of each of ICLM and ICLS, pursuant to a Share Purchase Agreement dated June 6, 2008 between Qtel and STT, a company incorporated in Singapore. Pursuant to the Share Purchase Agreement, Qtel, through its subsidiary, Qatar South East Asia Holding S.P.C., acquired the capital stock of ICLM and ICLS from Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., or AMH, a company incorporated in Singapore, which is 75.0% indirectly owned by STT Communications Ltd. and 25.0% indirectly owned by Qtel. Following this acquisition, a change of control occurred in Indosat and Qtel, and its wholly owned subsidiaries, ICLS and Qatar South East Asia Holding S.P.C., conducted a mandatory tender offer to acquire up to 1,314,466,775 Series B Shares, representing approximately 24.19% of our total issued and outstanding Series B Shares (including Series B Shares represented by ADSs), at a purchase price of the U.S. dollar equivalent of Rp369,400 per ADS and Rp7,388 per Series B Share, net to the seller in cash (without interest and subject to any required withholding of taxes). Following settlement of the tender offer on March 5, 2009, Qtel and its subsidiaries hold approximately 65.0% of our outstanding share capital.

Excelcomindo

Excelcomindo

PT Excelcomindo Pratama Tbk. (“XL” atau “Perseroan”) didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Grahametropolitan Lestari yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum. Pada tahun 1995, seiring dengan kerjasama antara Rajawali Group – pemegang saham – dengan beberapa investor asing (Nynex, AIF dan Mitsui), PT Grahametropolitan Lestari mengubah nama menjadi PT Excelcomindo Pratama dengan kegiatan utama usahanya  sebagai penyelenggara jasa teleponi dasar. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dengan menyediakan jasa teleponi dasar menggunakan teknologi  GSM 900. Dalam perkembangannya, XL juga memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler untuk teknologi DCS 1800, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jasa Internet (Internet Services Protocol/ISP) dan Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Voice over Internet Protocol/VoIP). Pada tahun 2006, XL memperoleh Izin Penyelenggaraan Seluler untuk teknologi 3G dan meluncurkannya secara komersial pada bulan September 2006. Hingga saat ini, XL telah mendirikan lebih dari 13.000 menara Base Transceiver Station (BTS) di seluruh Indonesia untuk melayani 22 juta pelanggannya. Dan XL berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan wilayah selulernya di masa mendatang, agar kebutuhan komunikasi para pelanggan dapat senantiasa berjalan kapanpun, di manapun. Untuk memberikan pelayanan dan dukungan terbaik bagi para pelanggannya, hingga kwartal I tahun 2007 telah tersedia lebih dari 156 gerai XL Center di seluruh Indonesia, didukung oleh layanan Contact Center yang selalu siap menyediakan informasi kepada pelanggan selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pada tahun 2006, XL resmi memperoleh lisensi 3G, dan selain menggelar layanan 3G yang inovatif, pelanggan XL semakin dimanjakan dengan hadirnya dukungan Video Contact Center, layanan dukungan pelanggan berbasis teknologi 3G. Dengan penyediaan produk, layanan dan dukungan pelanggan tersebut, berbagai penghargaanbergengsi telah diraih oleh XL. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen XL untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan inovasi produk serta layanannya. Visi Menjadi juara seluler Indonesia – memuaskan pelanggan, pemegang saham dan karyawan! Informasi selengkapnya menjadi profil korporasi XL bisa Anda lihat melalui halaman Tentang XL.

AXIS

Axis

PT Natrindo Telepon Seluler selaku pemegang brand AXIS merupakan operator penyedia layanan seluler GSM dan 3G di Indonesia yang menawarkan layanan komunikasi yang inovatif dan ekonomis. AXIS mulai beroperasi di Jawa dan Sumatera, dan saat ini sedang gencar mengembangkan jaringan 2G dan 3G–nya ke beberapa wilayah lain di Indonesia. Logo AXIS mencerminkan aspirasi kami yang melambangkan kemajuan dan perubahan. Tekad kami adalah agar seluruh pelanggan dapat menikmati manfaat penuh dari layanan komunikasi bergerak untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. AXIS didukung oleh dua operator terkemuka di Asia: Saudi Telecom Company (STC), penyedia layanan telekomunikasi nasional terdepan di Kerajaan Arab Saudi. Perusahaan ini memiliki beberapa perusahaan yang tersebar di Kuwait, Bahrain, India, Indonesia, Malaysia, Turkey, and South Africa; serta Maxis Communications Berhad (Maxis), penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Malaysia. Kedua investor utama kami bertekad memberikan kontribusi penuh bagi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Di AXIS kami yakin bahwa yang terpenting bukan hanya "apa yang kami lakukan" tetapi juga "bagaimana kami melakukannya". Kami bertekad untuk selalu mengutamakan tanggung jawab dalam pekerjaan kami. Dimana pun berada, kami berkewajiban untuk menjalankan usaha dengan integritas, seperti yang tertera dalam Code of Conduct dan nilai-nilai perusahaan kami. AXIS bangga menjadi sebuah korporasi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan kami melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas dan komunitas setempat. Kami berkomitmen untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendukung cita-cita pemerintah untuk kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia. AXIS didukung oleh lebih dari 500 karyawan yang dipimpin oleh tim profesional yang berpengalaman. Keinginan kami adalah menjadi organisasi yang menarik dan dinamis. Organisasi yang menciptakan lingkungan kerja yang unik, memungkinkan profesional muda di dalamnya untuk mengembangkan diri dalam lingkungan yang mengutamakan gairah, inspirasi, akuntabilitas, kecepatan dalam bekerja, dan memiliki motivasi tinggi.

Smart Telecom

Smart Telecom

Smart Telecom yang merupakan bagian dari Sinar Mas Group, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan berfunsgi sebagai operator selular. Dengan cakupan layanan nasional dan menggunakan teknologi CDMA dengan frekuensi 1900MHz termuktahir, menjadikan Smart Telecom sebagai perusahaan telekomunikasi yang  terdepan dalam menyediakan layanan kepada seluruh pelanggannya. Bagi para pelanggannya Smart Telecom senantiasa bertekad untuk selalu memberikan layanan yang terbaik, penuh inovasi, bernilai lebih, berkualitas tertinggi serta tetap terjangkau. Untuk layanan seluler, Smart menggunakan teknologi CDMA 1900Mhz tercanggih hal ini memungkinkan Smart dapat memberikan layanan komunikasi suara dengan hasil yang jernih dan berkualitas. Selain itu Smart juga memiliki layanan akses data nirkabel kecepatan tinggi yang berbasis teknologi EVDO Rev. A. Dengan teknologi ini pelanggan data melakukan akses internet secara bergerak dan nirkabel dengan mudah, cepat dan sekaligus hemat dimanapun mereka berada di dalam jaringan Smart Telecom. Prestasi kelas dunia juga telah berhasil diraih oleh Smart Telecom yang telah berhasil meluncurkan layanan data berkecepatan super cepat dengan menggunakan EVDO–Rev. B secara komersial yang pertama di dunia pada awal January 2010.   Teknologi ini merupakan pengembangandari EV-DO Rev. A yang mampu memberikan kecepatan hingga tiga kali lipat dari teknologi yang telah ada sebelumnya. Hal ini semakin mengukuhkan Smart Telecom sebagai salah satu operator kelas dunia. Smart telecom juga telah bekerja sama dengan operator kelas dunia untuk memberikan layanan tambahan lainnya yang bisa mempermudah pelanggan menikmati layanan sesuai kebutuhannya. Salah satunya adalah menyediakan layanan sambungan telepon internasional yang terjangkau dengan menggunakan nomor VoIP 01033.   Visi kami untuk menjadi operator telekomunikasi terdepan yang mampu memberikan layanan telekomunikasi terbaik bagi seluruh pelanggan. Untuk mencapai visi tersebut, Smart Telecom berkomitmen untuk membangun jaringan berkualitas dunia di tanah air, membangun organisasi yang berbasis pada pelanggan, fleksibel dan cepat, serta memberikan nilai lebih pada jumlah uang yang dikeluarkan pelanggan dan menjembatani teknologi digital. Dan terus melakukan inovasi dan memberikan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Nikmati layanan Smart Telecom yang hebat dan hemat.

XL AXIATA Pacu Sebaran BTS 3G Di Regional Timur

SURABAYA: PT XL Axiata (XL) memproyeksikan perluasan jaringan 3G di Reonal Timur yang meliputi Jatim, Bali Nusra dengan membangun sedikitnya 30% dari total target nasional sebesar 1.800 unit base transceiver station (BTS) guna mamacu pelanggan BlackBerry di wilayah itu.

Manager Management Service XL East Region", Martono mengatakan tambahan BTS 3G tersebut akan dilakukan hingga semester pertama 2012. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan sekitar 280 unit BTS 3G yang baru terealisasi per Januari 2012.

 

Sementara itu per Desember 2011, operator telekomunikasi seluler tersebut sudah memiliki sedikitnya 1.000 unit BTS 3G di kawasan itu. "Kami berharap dari perluasan jaringan 3G ini akan mendongkrak jumlah pelanggan BlackBerry,"ujarnya hari ini.

 

Menurut Martoni fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak pemilik handset BlackBerry, tetapi belum mengaktifkan layanan bersangkutan. Peluang inilah yang akan digenjot XL untuk memacu jumlah pelanggan akses data tersebut dengan meningkatkan perluasan jaringan.

 

Bahkan operator tersebut memperpanjang program paket BB full service Xmakin 49 hingga akhir Februari mendatang. Dia berharap program tersebut akan mendongkrak palanggan bersangktuan. Per Februari 2012 total pelanggan BB XL di regional timur (Jatim, Bali, Nusra) tercatat 320.000 pelanggan, sementara di Jatim sendiri tercatat Rp200.000 pelanggan.

 

"Kami memang belum bisa mengeluarkan data pasti jumlah pemilik handset BB yang belum mengaktifkan layanan bersangkutan tapi yang jelas hal ini merupakan peluang market yang cukup potensial," tuturnya.

 

Tahun ini selain Surabaya, XL juga menargetkan penambahan jaringan 3G di Malang. "Kawasan Malang akan menjadi target perluasan program hotrod 3G XL untuk tahun ini.

 

Sebagaimana diketahui saat ini secara nasional hotrod 3G XL baru mencakup Surabaya, Denpasar dan Medan. Tahun ini akan diperluas ke Mataram, Malang dan Jakarta. Martono mengatakan jika BTS 3G sudah optimal untuk layanan data maka sejumlah BTS 2G yang selama ini tersebar di Surabaya dan Malang akan dimaksimalkan untuk layanan suara dan pesan singkat (SMS). (sut
)

Tower Axis di STM Hilir tak Ada Izin

Pembangunan tower telekomunikasi ini sudah diperingatkan beberapa kali, tapi membandel juga tidak menanggapi larangan dari kecamatan supaya bangunan itu jangan lagi dikerjakan sebelum SIMB-nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

STM Hilir-ORBIT: Memanasnya kabar tentang penertiban sejumlah Tower Telekomunikasi di wilayah Kecamatan Kabupaten Deli Serdang sepertinya sudah mereda. Bahkan Satpol PP terkesan cuma gertak sambal tegakan perda.

Buktinya ketika dikonfirmasi wartawan Sabtu (28/1) melalui telepon genggamnya, tidak dapat memberikan keterangan apapun, bahkan ditanya melalui pesan singkat (SMS) terkait bangunan tower di Desa Namopuli Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tak ada balasan.

Padahal, bagunan rangka besi sepanjang 50 M itu, diketahui didirikan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Dinas Cipta Karya.

Yang menggelikan, meskipun dikerjakan hingga mencapai rampung belum juga mendapat tindakan dari penegak perda Deli Serdang dibawah pimpinan J Manurung.

Membandel

Diketahuinya, persoalan bangunan tower telekomunikasi itu tidak berizin, dari keterangan Camat STM Hilir Marakali Hasibuan. Dia mengaku tidak ada mengeluarkan rekomendasi peruntukan ataupun izin bangunan kepada pemilik tower telekomunikasi ber-merk Axis itu. Begitupun orang nomor satu di Kecamatan STM Hilir ini berjanji akan membongkar besi-besi yang sudah didirikan tersebut.

“Saya tahu bangunan tower telekomunikasi di Desa Namopuli tidak ada izinya, pihak Kecamatan STM Hilir sendiri tidak ada mengeluarkan rekomendasi peruntukan ataupun izin bangunan atas nama pemilik tower itu, tapi masalah ini tetap akan ditindaklanjuti, kita akan buat laporan ke Satpol PP Deli Serdang agar segera menurunkan tim guna melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut,” ungkap Camat waktu dikonfirmasi.

Kata dia, tower telekomunikasi ini sudah diperingatkan beberapa kali, tapi membandel juga tidak menanggapi larangan dari kecamatan supaya bangunan itu jangan lagi dikerjakan sebelum SIMB-nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

“Sudah beberapa kali diingatkan agar pengerjaan bangunan besi itu jangan dilanjutkan, tapi mereka tetap tidak menggubris larangan kita. Kendati begitu, terserah mereka, tapi Kecamatan akan menulis laporan dan menyerahkan ke Satpol PP Deli Serdang untuk segera merespon masalah tower telekomunikasi tersebut, hingga ke tahap pembongkaran bila masih membandel tak mau mengehentikan pengerjaan sebelum izinnya diterbitkan, “beber Camat.

Sementara, pengamatan wartawan dilokasi pembangunan tower telekomunikasi, besi- besi itu sudah berdiri tegak, dibagian bangunan tidak ada terlihat plank IMB, pengerjaannya hampir rampung hanya tinggal memasang pemancar pada bagian ujung tower. Od-Tar

BTS Tanpa Menara untuk Kawasan Padat

Keberadaan 100.000 menara telekomunikasi di Indonesia cukup menyesakkan, apalagi di perkotaan yang cenderung menjadi hutan menara. Bagaimana mungkin masyarakat bisa menerima keberadaan menara kelak, ketika tahun ini akan ada tambahan 10.000 menara?

Menara menjadi prasarana mutlak bagi semua operator telekomunikasi nirkabel, sebagai tempat menaruh antena BTS (base transceiver station) untuk menjangkau pelanggan. Tanpa menara, operator tidak bisa melayani pelanggan yang tersebar di semua pelosok.

Makin tinggi menara tempat menaruh antena BTS, makin jauh jangkauannya. Pancaran antena menara setinggi 42 meter bisa mencapai 2 km sampai 5 km. Menara dengan ketinggian 72 meter lebih, bahkan bisa menjangkau sampai 10 km dan 15 km.

Namun, jangkauan antena harus memperhitungkan berapa kapasitas BTS yang dipancarkannya. Satu sektor antena (umumnya satu menara bisa menggendong 3 antena untuk 3 sektor) berkapasitas 40 kanal, secara teori dapat menyalurkan percakapan 1.000 pelanggan bergantian.

Di kawasan bisnis yang padat, tidak mungkin hanya diliput oleh satu BTS atau 1 menara reguler. Bisa saja di kawasan itu ada 3.000 bahkan lebih dari 10.000 pelanggan. Malahan kalau percakapan berlangsung lama, misalnya saat orang sedang membicarakan detil bisnis, maka makin sedikit pelanggan yang bisa terlayani.

Maka, operator lalu membangun BTS indoor, mikro atau pico, yang jangkauannya hanya 100 meter sampai 200 meter, karena ditempatkan di ketinggian maksimal 15 meter di atas permukaan tanah. Fungsinya untuk mengoperasikan beberapa BTS pendek itu, sekaligus melipatgandakan kapasitas layanan, karena dalam radius 2 km bisa terlayani 10.000 sampai 20.000 pelanggan.

Dua hal penting dalam mengoperasikan menara BTS adalah estetika dan sumber tenaga. Keduanya makin menjadi masalah rumit, antara lain karena pemerintah daerah setempat makin tidak menyukai keberadaan menara yang muncul makin banyak seiring kebutuhan operator. Begitu pula makin mahalnya tenaga listrik yang digunakan untuk mengoperasikan BTS.

Butuh tenaga listrik

Hingga saat ini, BTS konvensional membutuhkan daya listrik sampai 16.500 watt, yang umumnya dicatu dari PLN, atau generator jika tidak tercapai oleh jaringan PLN. Kebutuhan riil untuk operasional BTS hanya sekitar 5.000 watt, bahkan bisa 2.000 watt. Namun sisa tenaga PLN ini digunakan untuk mengisi baterai yang otomatis akan digunakan jika listrik mati.

Keberadaan baterai cadangan tadi sangat penting, mengingat PLN masih sering mati. Umumnya, dengan pengisian setiap hari, baterai yang tahan sampai dua tahun itu bisa menggantikan peran PLN selama enam sampai delapan jam.

Pemikiran mengurangi peran PLN – apalagi jika sumber pasokan PLN batu bara atau minyak bumi yang suatu kali cadangannya akan habis – adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang murah dan tak akan habis. Banyak BTS kini menggunakan sumber tenaga alam lain, semisal angin, tenaga surya atau tenaga air (mikrohidro) yang persediaannya melimpah dan tidak mengakibatkan polusi (BTS hijau).

Angin menggerakkan baling-baling atau turbin pada mikro hidro yang kemudian memutar generator listrik. Demikian pula sinar surya dengan panel-panel sel surya menghasilkan listrik. Karena sumber tenaga angin yang memang ‘angin-anginan’, begitu juga matahari yang ketika mendung atau malam hari tidak memancarkan sinar, maka tenaga yang masuk disimpan dalam baterai-baterai. Tenaga ini digunakan ketika angin sedang tidak berembus atau matahari tidak muncul.

Panel sel surya sangat cocok untuk digunakan di daerah khatulistiwa seperti negeri kita, yang siangnya terang benderang selama 365 hari setahun. Sementara tenaga angin hanya bisa didapat misalnya di daerah pantai atau puncak-puncak bukit yang anginnya kencang. Adapun mikro hidro membutuhkan tenaga air terjun atau aliran yang sangat deras, yang pasti tidak akan tersedia di dataran yang rata. Harus di pegunungan dengan pasokan air yang stabil.

Penggunaan tenaga angin, sel surya atau mikro hidro tersebut, diimbangi oleh makin efisiennya BTS karena makin sedikitnya kebutuhannya akan tenaga listrik. Jika semula dibutuhkan 16,5 KVA (kilovolt ampere), kini satu BTS jenis baru hanya membutuhkan listrik di bawah 2.000 watt saja.

Namun untuk mendapat listrik 2.000 watt, Telkomsel misalnya, harus membangun panel sel surya seluas sedikitnya 150 meter persegi. BTS pico atau mikro, atau BTS indoor yang dioperasikan oleh Telkomsel hanya membutuhkan listrik tidak sampai 1.000 watt. Sementara lampu jalan hanya butuh panel sel surya seluas tak sampai satu meter persegi, untuk menyalakan lampu 100 watt sampai 200 watt.

Telkomsel sudah memanfaatkan ratusan BTS hijau di seluruh Indonesia. BTS-BTS ini tidak hanya dioperasikan di kawasan yang belum atau sulit terjangkau PLN atau generator listrik. Di perkotaan pun, BTS hijau sudah dioperasikan.

Antena yang disamarkan

Dewasa ini, banyak pemerintah kota atau kabupaten yang tidak lagi mengeluarkan izin mendirikan menara telekomunikasi baru, karena jumlahnya dinilai sudah melewati batas toleransi estetika dan keamanan sekitar. Keberadaan menara sudah mulai merusak keindahan kota, karena bentuknya yang kaku dan sangat tidak indah saat berdiri di taman atau di samping gedung di tengah kota. Selain itu BTS konvensional membutuhkan bangunan pelindung (shelter) yang luasnya antara 3×4 meter atau 2×3 meter.

Pemerintah DKI Jakarta bahkan mengancam akan menebang lebih dari 1.700 menara telekomunikasi yang ada di daerahnya, karena mata orang Jakarta sudah mulai “sepet” melihat di mana-mana ada menara. Dari 2.500 menara yang pernah diberi izin mendirikan bangunan (IMB), hanya 800-an yang boleh tetap berdiri. Sisanya diminta ditebang dan BTSnya digabung dengan menara yang masih boleh berdiri.

Bukan hanya DKI, banyak pemerintah kota atau kabupaten yang tidak lagi memberi IMB, padahal operator tetap saja butuh menara untuk BTS, dalam upaya makin menyebarkan layanan mereka. Akibatnya kini tumbuh menara-menara kecil berbentuk tiang (pole) yang dipasang di atap-atap ruko (rumah toko) atau menara mesjid, karena pendirian tiang setinggi 6

meter atau kurang tidak perlu IMB.

Di Bali, sejak lama ada larangan mendirikan menara melebih tinggi pura atau lebih tinggi dari pohon kelapa. Pembangunan menara yang lebih tinggi untuk MSC (master switching center) atau BSC (base switching controller) bisa dilakukan dengan izin yang didapat dengan sulit.

Beda dengan DKI Jakarta, pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menebang hampir semua menara dan mewajibkan operator menyewa menara yang dibangun perusahaan tertentu. Menara-menara yang dibangun itu kemudian menjadi menara yang digunakan bersama beberapa operator sekaligus.

Kecenderungan tiap pemerintah di daerah untuk tidak mengeluarkan IMB menara, membuat para operator dibantu vendor teknologi membangun BTS yang tidak membutuhkan menara. Di Bali, PT Telkomsel sudah membangun beberapa BTS yang antenanya disamarkan keberadaannya, karena ditempelkan atau ditumpangkan di tiang listrik, tiang lampu atau di papan iklan (billboard). Antenanya bahkan juga dalam bentuk pepohonan, misalnya cemara atau pohon kelapa. Antena yang digunakan pun bukan lagi berbentuk kotak panjang yang beratnya puluhan sampai 100-an kilogram, melainkan satu kotak

tipis dan ringan hanya 2 kg, sehingga tidak terlalu menyolok.

Menurut GM Network PT Telkomsel di Regional Bali Nusa Tenggara, Ktut Susila Dharma, antara sekitar Bandara Ngurah Rai dan Kuta sampai Krobokan, rencananya akan ada 36 BTS tanpa menara. Hingga awal Februari sudah terbangun 12 BTS. Di

seluruh kawasan padat yang mengandung masalah dalam perizinan, nantinya akan dibangun BTS yang disamarkan.

BTS seperti yang sudah dibangun di Bali itu, selain ringan juga irit tenaga listrik, hanya sekitar 200 watt. Di sekitar Bandara Ngurah Rai ada dua BTS yang ditempelkan di tiang PLN dan di papan iklan (billboard). Dua BTS ini dibangun karena menara BTS di sekitar jalan ke Uluwatu dekat Bandara ditebang pemerintah Kabupaten Badung.

Penebangan ini membuat komunikasi terputus (drop call) sepanjang beberapa puluh meter. Maka, solusi paling tepat adalah membangun BTS pico. BTS jenis ini bisa menjangkau radius sampai 200 meter sehingga tidak terjadi lagi drop call di sekitar ujung timur bandara.

Tidak hanya di Bali, Telkomsel juga akan membangun BTS tanpa menara yang ditempelkan di tiang PLN, lampu penerangan jalan, pepohonan, billboard, pintu perlintasan kereta api atau di rambu lalu lintas di seluruh kawasan padat Nusantara. Berbeda dengan BTS konvensional, BTS semacam ini tidak dilengkapi antena piring untuk berhubungan dengan BSC, tapi lewat serat optik ke BTS donor.

Beda dengan shelter konvensional, BTS tanpa menara hanya berukuran 1x1x2 meter yang komplet berisi radio unit, UPS, pendingin udara dan baterai cadangan. BTS yang diciptakan Alcatel-Lucent ini hanya sebesar kotak sabun.

Kata orang, beberapa operator tidak merasa perlu meminta izin ketika membangun BTS dan memasang antena di billboard atau tiang PLN. “Kami tetap meminta izin ke Pemerintah Kabupaten Badung,” kata Ktut Susila Dharma.