Tolak BTS, Warga Bogor Layangkan Somasi

Rabu, 22 Januari 2014 04:46 wib

http://jakarta.okezone.com/read/2014/01/22/501/929785/tolak-bts-warga-bogor-layangkan-somasi

(Foto: Yudhi Maulana/Okezone

BOGOR - Keresahan warga Kampung Pisang, RT 05/06 Perumahan Este Villa Regency terhadap pembangunan Base Transceiver Station (tower BTS) berujung pada pelayangan surat somasi yang ditujukkan ke PT. Amantara Kalyana selaku penyelenggara pembangunan tower.

Pelayangan surat somasi ini didasarkan pada Surat Kementrian (SK) empat menteri tentang jarak zona bebas bangunan di area BTC sama dengan tinggi tower ditambah 25 persen dari tinggi tower tersebut. Namun, pada kenyataanya, BTC tersebut melanggar aturan tersebut dengan tidak mematuhi ketentuan dari SK empat menteri tersebut.

Kuasa hukum warga, Dedi Faisal Hasibuan, mengatakan secara teknis pembangunan BTC telah menyalahi hukum. "Pembangunan BTC berada dalam radius yang masuk ke dalam wilayah perumahan, jadi jelas melanggar hukum," jelasnya kepada Okezone, Selasa (21/1/2014).

Untuk itu, lanjutnya, warga mengeluarkan surat somasi kepada PT. Amantara Kalyana untuk menghentikan kegiatan pembangunan yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain itu, surat somasi tersebut juga ditembus ke beberapa instansi seperti Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bogor, Kapolres dan lainnya.

Dedi membeberkan, isi dari surat somasi tersebut adalah penolakan warga atas pembangunan BTC dan meminta Bupati Bogor, Rahmat Yasin untuk mencabut izin operasional dari PT. Amantara Kalyana. "Surat somasi tersebut sudah kami layangkan kemarin tanggal 17 Januari," tuturnya.

Selain menyalahi aturan, ternyata proyek pembangunan tersebut tidak memiliki izin. Hal tersebut diketahui Dedi setelah mengecek ke Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. "Setelah saya cek, ternyata tidak ada di daftar komputernya," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor menindak tegas pelanggaran tersebut.

Sementara itu, salah seorang warga, Nasirin mengatakan rencana pembanguan tower BTS tersebut tidak melalui persetujuan warga, tetapi hanya melalui persetujuan pengurus RT dan RW yang dilakukan secara diam-diam.

"Warga sudah berkali-kali melakukan rapat, namun disayangkan beberapa yang tadinya tidak setuju malah sekarang setuju," akunya. Ia menduga pihak PT. Amantara Kalyana memberikan uang sebesar 500ribu kepada sebagian warga.

Untuk itu, ia berharap agar proyek pembangunan BTS dihentikan dan pemerintah merespon surat somasi yang telah dilayangkan oleh warga.

Kabupaten Boyolali Pembangunan Menara Telekomunikasi IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Kabupaten Boyolali

Pembangunan Menara Telekomunikasi

IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Dasar Hukum	Biaya
Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala KPPM dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis Persyaratan Administrasi: Status kepemilikan tanah dan bangunan Surat rekomendasi ketinggian bangunan dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo untuk pengamanan kawasan keselamatan operasional penerbangan Rekomendasi dari dinas/instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki sifat dan karakteristik tertentu Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Depkum dan HAM Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indoensia bagi penyedia menara berstatus perusahaan terbuka Informasi rencana penggunaan tower bersama Persetujuan warga/izin lingkungan dalam radius sesuai tinggi menara dan diketahui oelh Kepala Desa/Lurah dan Camat Penggunaan genset sebagai catu daya memerlukan izin gangguan Persyaratan Teknis: Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi denah, situasi, tampak, potongan dan detail, dan perhitungan struktur Spesifikasi teknis pembangunan menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi dan geoteknik tanah Sepesifikasi teknis struktur as menara meliputi beban tetap, beban sementara, beban khusus, beban maksimum, beban konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir	Pemohon mengambil blangko sesuai kebutuhan di ruang informasi Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkap dikembalikan untuk didaftar, selanjutnya diberikan tanda bukti pendaftaran Proses pembahasan/kajian bila diperlukan, pemeriksaan lokasi, penetapan jumlah retribusi Proses selesai, izin dapat diambil di ruang pengambilan Waktu pelayanan 14 hari kerja dengan catatan persyaratan lengkap dan terhitung sejak dilaksanakan survey di lokasi usaha	PERDA No. 45 Tahun 2009 Tentang pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Boyolali	Tarif retribusi IMB menara telekomunikasi ditetapkan dengan rumus: BO+KZxKBxKTxBT keterangan: BO = Biaya Operasional KZ = Komponen Zona KB = Komponen Bangunan KT = Komponen Ketinggian BT = Biaya Ketinggian

Pembangunan BTS Resahkan Warga Bogor

http://jakarta.okezone.com/read/2014/01/04/501/921614/pembangunan-bts-resahkan-warga-bogor 

Sabtu, 4 Januari 2014 10:36 wib

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Puluhan warga Kampung Pisang RT 05/RW 06 Kelurahan Karadenan, Cibinong Bogor, Jawa Barat, menolak rencana pembangunan tower antena sarana telekomunikasi Base Transceiver Station (tower BTS).

Menurut salah seorang perwakilan warga, Nasirin, rencana pembanguan tower BTS tersebut tidak melalui persetujuan warga, tetapi hanya melalui persetujuan pengurus RT dan RW yang dilakukan secara diam-diam.

Kata dia, penolakan warga ini merupakan yang ke sekian kalinya.

"Jadi data-datanya ada semua. Kita sudah mengadakan rapat berkali-kali. Warga tetap menolak karena pengaruh radiasinya yang berbahaya," jelas Nasirin melalui sambungan telefon dengan Okezone, Sabtu (4/1/2014).

Parahnya lagi kata dia, rencana pembangunan tersebut tidak pernah disosialisasikan ke warga.

"Kami selalu menunggu tapi tidak pernah di sosialisasikan, RT-nya juga menolak, hanya enggak tahu sekarang ada beberapa oknum yang mengatasnamakan RT, RW dan kelurahan diam-diam merayu warga agar diizinin," jelas dia.

Dia tidak habis pikir dengan sikap pemerintah yang seakan tutup mata terkait kasus tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah terkait peka untuk memberikan perlindungan terhadap warganya seperti bahaya akan dampak tower BTS itu.

"Kami punya alat deteksinya untuk mengetahui dampak dari tower itu, kita khawatirkan bahayanya seperti petir karena itu berdampak luar biasa," imbuhnya.
(hol)

PAD MENARA TELEKOMUNIKASI LAMTENG OVER TARGET

http://www.rribandarlampung.co.id/2014/01/07/pad-menara-telekomunikasi-lamteng-over-target/

Posted by Team Media Baru RRI BANDARLAMPUNG On Januari - 7 - 2014

Ilustrasi

Tropicana : “Target PAD sektor menara telekomunikasi tersebut berasal dari 204 menara telekomunikasi yang tersebar di 28 kecamatan di kabupaten Lampung Tengah”
Lampung Tengah (RRI) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyatakan perolehan Pendapatan Asli Daerah/PAD dari sektor telekomunikasi selama dua tahun berturut-turut target melampaui target yang ditetapkan. Kepala bidang Kominfo Dinas Perhubungan Lampung Tengah Tropicana mengatakan,  target PAD sektor menara telekomunikasi tersebut berasal dari 204 menara telekomunikasi yang tersebar di 28 kecamatan di kabupaten Lampung Tengah, yang seluruhnya sudah terdata dan memiliki ijin lengkap.
Tropicana menjelaskan  pada tahun 2012 lalu, pihaknya ditarget sebesar 500 juta rupiah, dan terealisasi sebesar 1 koma 2 milyar rupiah lebih, atau tercapai sebesar 243 persen. Sementara pada tahun 2013, PAD sektor menara telekomunikasi berhasil terlampaui hingga mencapai 104 persen. Untuk target pada tahun 2014 ini, besaran nilai tagetnya dinaikan sebesar 1 koma 3 milyar rupiah, yang mengikuti jumlah pendapatan yang berhasil masuk ke Kas Daerah Lampung tengah.
“Alhamdulillah selama dua tahun berturut-turut, PAD dari sektor Menara Telekomunikasi selalu over target, tentunya ini karena partisipasi dan dukungan semua pihak,” Ujar Tropicana.
Disisi lain Tropicana menjelaskan, untuk besaran retribusi tower yang dipungut dari masing-masing provider, telah dihitung berdasarkan rumus yang tercantum dalam Peraturan Daerah/Perda Nomor 6 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum.
Sedangkan acuan pelaksanaa dibawah, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati/Perbup Nomor 21 tahun 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Tropicana menambahkan sistem pembayaran retribusi ke Kas daerah Lampung tengah tidak melalui petugas Dishubkominfo, namun pihak Provider yang langsung membayarkannya melalui BPR setempat.
Reporter : Wanda Firi

Enam BTS di Pacitan Belum Kantongi Izin

http://pacitanku.com/2014/01/16/enam-bts-di-pacitan-belum-kantongi-izin/

16/01/2014 | 0

BTS Tower

Pacitanku.com, PACITAN—Sekitar enam menara telekomunikasi atau Based Transceiver Station (BTS) di Pacitan diketahui belum memiliki izin. Selain itu, sembilan tower lainnya juga belum membayar retribusi ulang izin Hinder Ordonantie (HO) kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP). Dengan adanya fenomena ini Pemkab dipastikan akan merugi. Sebab, sumbang sih ke PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor telekomunikasi bisa saja berkurang.

Hal itu disampaikan oleh Kabid data, informasi dan pengendalian BPMPP Pacitan, Agus Hariyanto. ‘’Dari 104 tower yang ada, enam di antaranya tidak memiliki izin pendirian. Sedangkan, sembilan lainnya masa izinnya sudah habis,’’ ujar Agus seperti dilansir dari Jawa Pos Radar Madiun, kemarin (15/1/2014) WIB.

Menurut data BPMPP Pacitan, dari sembilan tower tersebut hingga Januari ini, dua tower belum memperpanjang izin HO dalam dua tahun terakhir. Sedangkan tujuh lainnya belum memperpanjang izin dalam setahun terakhir.

Dikatakan Agus, para pengelola tower yang bandel sudah dihubungi untuk segera membayar retribusi. Namun, mereka tetap membandel sehingga penagihannya akan diserahkan kepada Satpol PP sebagai tindak lanjut penegakan perda. ‘’Kami sudah berikan surat peringatan atau teguran kepada pemilik tower untuk mengajukan perpanjangan atau pembuatan izin pemasangan,’’ terangnya.

Enam tower tersebut di antaranya berada di Desa Nanggungan, Tambakrejo, Ploso (Kecamatan Pacitan), Desa Pakis Baru (Kecamatan Nawangan), dan dua lainnya di Desa Wonogondo (Kecamatan Kebonagung). ‘’Kami sudah berkoordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP untuk melakukan penyegelan dan menghentikan operasional BTS sampai mereka menyelesaikan proses perizinan,’’ tuturnya.

Alasan masih banyaknya tower tak berizin tersebut dikarekan pemilik tower tidak memperhatikan atau mengikuti aturan yang berlaku. Sebab, mayoritas pemilik tower berada di luar Pacitan. ‘’Sedangkan faktor lainnya, karena banyaknya kekurangharmonisan dengan masyarakat yang terkena dampak radiasi pemasangan tower. Sebab, stimulus atau duit ganti rugi yang diberikan oleh pemilik tower ke warga dinilai terlalu kecil,’’ tandasnya.

Redaktur : Robby Agustav

Puluhan Menara Telekomunikasi di Kutim Tak Berizin

December 19, 2013 - Berita Terbaru, Kutim - no comments

SANGATTA, GERBANGKALTIM.COM,—Sebanyak 84 menara telekomunikasi milik sejumlah operator seluler ternyata berdiri tak menenuhi persyaratan diantaran tanpa izin ganguan atau HO maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Berdasarkan investigasi ada puluhan yang tidak berijin selayaknya mulai HO termasuk IMB,” kata Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kutai Timur, Johansyah Ibrahim, dalam jumpa pers di ruang media center Pemkab Kutim,Rabu (18/12).

Johansyah menyebutkan, sebagian besar menara yang tak mempunyai HO dan IMB berada di pemukiman warga masyarakat sehingga banyak masyarakat mengaku was-was dengan kondisi menara. “Warga mengeluh dan mengaku was-was jika ada angin kencang, pasalnya tempat mereka berdekatan dengan menara,” ungkap Johansyah seraya menegaskan semua menara akan dirazia tim gabungan awal 2014 mendatang.
Dia menyebutkan, pembangunan sejumlah menara telekomunikasi tergolong ilegal karena tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kutai Timur No 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO). Menjawab pertanyaan wartawan, pria yang akrab dengan kalangan wartawan ini mengakui rata-rata pemilik tower baru datang mengurus izin setelah menara berdiri bahkan ada yang sudah beroperasi.
Disebutkan, dalam pembangunan gedung tower baik untuk genset maupun lainnya wajib mengantongi IMB, sedangkan untuk tower harus ada IMB dan HO. “Menara itu tinggi, jika ambruk bisa saja mengenai bangunan yang ada disekitarnya bahkan bisa juga mengenai jaringan listrik,” beber Johansyah dalam pertemuan yang dihadiri Wabup Ardiansyah Sulaiman.
Disinggung terlambatnya operator telekom mengurus ijin, Johansyah mengaku tidak mengerti sementara ia menambahkan semua operator-operator telekomunikasi merupakan perusahaan besar yang mengerti akan hukum. “Ketika diperiksa saat dilakukan evaluasi lapangan, ternyata menaranya sudah berdiri bahkan sudah beroperasi seharusnya semua ijin diurus termasuk adanya pernyataan ketidakberatan dari warga sekitar karena salah satu syarat terpenting HO adanya dukungan masyarakat,” sebut Johansyah.
Lalu bagaimana dengan menara yang sudah berdiri dan belum berizin, dengan tegas, Johansyah menyebutkan tidak akan memberikan izin termasuk rekomendasi lainnya. Ia menambahkanm jika sengketa dengan masyarakat, Pemkab tidak mau disalahkan. “Harus ada pembelajaran, jika perlu segera disegel untuk tidak beroperasi,” tegas Johansyah.
Berdasarkan data,  ada 118 menara telekomunikasi yang beroperasi di Kutim yakni 62 menara milik Telekomsel, 25 menara XL dan 31 menara Indosat. Namun, ada 84 unit ditengarai bermasalah.(Imran)
Sumber: wartakutim.com

Menara Telekomunikasi Perlu Dipantau

Senin, 20 Januari 2014 with 0 Comments

Menara BTS (IST)

JAKARTA (HN) – Darurat banjir di Indonesia mengancam kelancaran telekomunikasi. Kementerian komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menginstruksikan perusahaan telekomunikasi untuk secara intens memantau menara telekomunikasi (BTS).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto mencontohkan rubuhnya sejumlah BTS yang sempat tidak berfungsi khususnya saat banjir bandang dan tanah longsor, Rabu (15/1) lalu.
“Sejauh ini belum ada laporan adanya infrastruktur yang terganggu. Namun para penyelenggara telekomunikasi harus tetap siaga mengantisipasi kemungkinan terburuk dari banjir di Jakarta dan sekitarnya yang masih mungkin terus berlangsung hingga beberapa minggu ke depan, termasuk  kemungkinan jika sampai ada  smelter BTS yang tergenang. Jika itu terjadi, BTS tak akan berfungsi,” kata Gatot di Jakarta, Minggu (19/1) .
Gatot juga meminta agar perusahaan telekomunikasi merespon secepatnya keluhan publik khususnya yang menyangkut kemungkinan buruk kualitas layanan telekomunikasi akibat bencana alam, baik yang yang langsung ditjukan ke posko bencana, call center maupun yang melalui pusat media, khususnya Twitter. Keluhan publik dapat dialamatkan ke @kemkominfo atau pun @gsdewabroto dan di-forward ke penyelenggara telekomunikasi.
“Ini untuk dapat segera secepatnya direspon  dan ditindaklanjuti. Baik diminta atau tidak diminta, perusahaan telekomunikasi melaporkan kepada Kementerian Kominfo secara rutin baik persoalan layanan yang terjadi, proses penanganan yang sedang berlangsung maupun kegiatan lain terkait di daerah-daerah yang terkena bencana alam,” ujarnya.
Khusus di Sinabung, kata Gatot, proses perbaikan BTS masih terus berlangsung di antaranya dengan pengiriman sejumlah genset agar layanan  tetap dapat dinikmati para pelanggan. Namun kendalanya ada beberapa BTS 2G dan 3G belum pulih sepenuhnya karena akses jalan ke lokasi beberapa BTS yang bermasalah masih belum bisa ditembus. Bahkan, ada site yang masih terendam banjir di Manado, Minahasa, Tomohon, dan sekitarnya.
Gatot menyarankan agar masyarakat menggunakan layanan SMS atau komunikasi data pada umunya sebagai alternatif komunikasi. “Beberapa penyelenggara telekomunikasi juga telah membantu kemudahan komunikasi di antaranya dengan telepon, SMS, dan internet  gratis untuk nilai tertentu hingga dua minggu berikutnya serta fasilitas komunikasi untuk team relawan. Demikian pula bantuan sosial berupa makanan, obat-obatan, pakaian kering, selimut,  pembalut, popok bayi dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya. | Vini Mariyane Rosya

Data Ulang Jumlah Tower di Tulang Bawang Barat

Radar Lampung -  Senin, 30 Desember 2013

TUBA BARAT – Menara telekomunikasi (tower) yang ada di Tulangbawang Barat banyak belum terdata. Sementara keberadaan tower tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Kabid Kominfo Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Tuba Barat Dulrahman mengatakan, kini baru 38 tower yang tercatat. Hal ini berdasar pendataan yang dilakukan PT Devan Telemedia selaku konsultan di bidang informatika dan komunikasi pusat.
’’Jumlah tersebut berdasarkan pendataan terakhir yang dilakukan, yakni pada 2011,’’ kata Dulrahman.
Karena itu, Dishubkominfo akan mendata ulang tower yang ada di Tuba Barat. ’’Rencananya, awal 2014 kami mulai  pendataan ulang. Dengan begitu, kami bisa mengetahui berapa sebenarnya tower yang berdiri dan aktif beroperasi di wilayah ini,’’ paparnya.
    Berdasar pendataan, pihaknya akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan seluler selaku pemilik tower. Hal ini sebagai langkah memaksimalkan PAD yang bersumber dari retribusi tower tersebut.
’’Setiap perusahaan seluler yang mendirikan tower harus memberikan kontribusi ke pemkab untuk menunjang PAD,’’ tegasnya.
Lebih jauh Dulrahman mengungkapkan, tahun depan PAD dari Bidang Kominfo ditargetkan Rp450 juta. ’’Kalau kita tidak memberikan pemaparan dan pemahaman kepada mereka (pemilik tower), kita khawatir target PAD 2014 tidak tercapai,’’ ujarnya. (ded/rnn/fei/c3/ais)

Lepas Bisnis Menara di 2015, Telkom Bantah Mau Cari Uang

Oleh Syahid Latif

Posted: 19/01/2014 15:05

TOPIK #Telkom #Menara Telekomunikasi #Mitratel

(liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta : Perusahaan telekomunikasi pelat merah, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengaku siap melepas bisnis menara yang selama ini dijalaninya. Rencana monetisasi ini akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

"Paling cepat pada 2015 rencana tersebut dapat direalisasikan mengingat penyelesaian kajian dan prosedur yang harus dilewati," ujar Vice Presiden Public Relation Telkom, Arif Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2014).
Telkom mengaku pihaknya masih terus melakukan kajian dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Menurut Arif, bisnis menara telekomunikai memang harus dijalankan secara independen. Harapannya, bisnis yang tak dikelola independen justru membuat tenancy ratio menjadi sangat rendah.
"Value dari bisnis menara itu ada pada tenancy ratio," jelas Arif.
Dari kajian Telkom, rencana monetisasi bisnis menara yang selama ini dijalankan anak usahanya, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) merupakan aksi korporasi yang tepat. Perusahaan juga berkeinginan meningkatkan nilai aset menara.
Telkom memastikan monetisasi bisnis non inti ini bukan alat untuk mencari dana segar. Perusahaan justru ingin menjaga keberlangsungan bisnisnya di masa mendatang seiring berkurangnya operator.
Disis lain, penyedia menara akan mengalami kelebihan pasokan dengan asetnya. Selama ini, bisnis menara memang tengah memasuki tahap hiper kompetisi.
"Kalau tak monetisasi sekarang, justru akan menimbulkan kerugian. Bisnis ini ada tekanan regulasi dan perkembangan teknologi yang menjadikannya memang harus di-unlock valuenya," ujar Arif. (Shd)

Diskominfo Prov.Kaltim Rencanakan Bangun Enam Tower di 2014

Posted on Diskominfo Prov.Kaltim | Rabu, 08 Januari 2014 - 02:18:46 WITA | dibaca: 49 pembaca

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim merencanakan pembangunan enam menara telekomunikasi (tower) pada tahun anggaran 2014. Hal ini sebagai upaya mengatasi blank spot area (area tidak ada jaringan) yang masih terdapat di berbagai daerah Kaltim.

“Sesuai komitmen, kita akan terus membangun jaringan telekomunikasi untuk perbatasan dan daerah tertinggal. Salah satunya membangun tower. Ini sesuai aspirasi masyarakat di perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal yang sangat mengidamkan dapat terhubung jaringan telekomunikasi dan informasi,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Rabu (8/1).

Enam tower tersebut rencananya dibangun di Biduk-biduk (Kabupaten Berau), kemudian Ujoh Bilang dan Naha Tifab (Mahulu), Lumbis Ogong (Nunukan), kawasan pesisir Kabupaten Paser, Maloy (Kutim). Dari enam yang akan dibangun, tiga tower di Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu menggunakan pola kerjasama swakelola dengan TNI AD . Hal itu karena sulitnya medan lokasi pembangunan, sedangkan tiga tower lainnya dilaksanakan dengan lelang terbuka.

Menurut Sani, rencana pembangunan enam tower tersebut merupakan implementasi rencana strategis (renstra) Diskominfo mewujudkan visi Kaltim maju 2018. Yakni, mewujudkan masyarkat Kaltim bebas keterisoliran akses jaringan telekomunikasi dan melek informasi.

Hanya saja, realisasinya masih belum sesuai harapan karena keterbatasan pendanaan. Mengingat, dalam RPJMD Kaltim 2014 – 2018, Diskominfo merencanakan pembangunan tower minimal 10 unit per tahunnya. Namun, realisasinya baru enam unit.

Meski begitu, sejak 2010 setidaknya sudah terbangun 48 tower bantuan pemerintah dalam rangka mengatasi blank spot area di Kaltim. Rinciannya, 18 tower (6 tower besar dan 12 tower kecil) dibangun Kemendagri pada 2010, 20 buah dibangun Kemenkominfo melalui program KPU/USO pada 2012 dan 1 tower dibangun Pemkab Kubar melalui bantuan keuangan Pemprov pada 2012. Selanjutnya, 1 tower dibangun Pemprov pada 2012, 5 tower dibangun Pemkab Malinau melalui APBD Malinau 2012, serta 3 tower dibangun Pemprov Kaltim dengan pola swakelola bersama TNI AD.

“Kita berharap ini bisa terus berlanjut. Dengan kondisi geografis Kaltim yang luas dan terpisah-pisah, penyediaan akses jaringan komunikasi sangat dibutuhkan. Informasi menjadi kebutuhan penting dan mendasar masyarakat. Informasi yang tidak sampai bisa berujung perang.  Ini tugas pemerintah memenuhinya,”papar mantan Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekprov Kaltim ini.

Pemerintah bertugas fasilitasi pembangunan tower dan penyedia jasa layanan telekomunikasi tinggal memanfatkannya.  Atau sebaliknya, penyedia jasa layanan telekomunikasi menyalurkan tanggung jawab sosialnya dengan membangun tower perbatasan. (arf-gus/diskominfo

Banjir Bandang Manado Akibat Banjir Bandang Manado, 30 Persen BTS Telkomsel Gangguan

Minggu, 19 Januari 2014 13:28 WIB

+ Share

NET

BTS Telkomsel 

Laporan Wartawan Tribun Manado Kevrent SumurungTRIBUNNEWS.COM  MANADO- Bencana banjir Bandang, juga berdampak pada jaringan telekomunikasi Telkomsel. Hampir 30 persen dari jumlah BTS milik Telkomsel mengalami gangguan akibat pemadaman listrik dari PLN.
Menurut Adita Irawati, VP Corporate Communications Telkomsel, pihaknya telah melakukan pemulihan jaringan dengan melakukan mobilisasi genser sebagai pengganti catu daya PLN. "Dan saat ini layanan Telkomsel masih mampu meng-cover sekitar 85% wilayah Kota Manado dan sekitarnya," katanya, Minggu (19/1).
Namun demikian, hingga tanggal 18 Januari 2014, sekitar 10 persen BTS masih mengalami gangguan karena akses jalan menuju BTS masih terhambat. Meskipun begitu, lanjutnya, hingga sampai saat ini layanan Telkomsel masih normal dan melayani komunikasi 2, 4 juta pelanggan di wilayah Manado dan sekitarnya seperti Bitung, Tomohon, Kotamubagu, Talaud dan Ternate dimana terdapat 800 ribu pelanggan berada di pusat kota Manadon," terangnya.
Dikatakannya, pelanggan juga masih bisa melakukan komunikasi voice, sms dan data seperti biasa walaupun terjadi penurunan kualitas dimana Success Call Rate sekitar 96%.
Pada saat bencana kondisi trafik komunikasi meningkat tajam baik voice maupun sms yang dikarenakan tingginya kebutuhan komunikasi untuk saling koordinasi dan berbagi informasi.
"Untuk kenyamanan komunikasi, kami menghimbau agar masyarakat menggunkan layanan sms sebagai alternative komunikasi," ucapnya.
Telkomsel pun terus melakukan upaya percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi yang didukung oleh tiga posko utama yaitu di Gedung Baruga Telkomsel Makassar, kantor Branch Manado dan Telkomsel Telecommunication Center (TTC) Teling-Manado.
Telkomsel sendiri juga telah memberikan bantuan kepada korban banjir dengan bekerjasama melalui mitra dealer Akar Daya. Mereka menggelar posko Siaga bagi para korban banjir dengan aktivitas pembagian makanan, minuman, selimut, obat-obatan, pembalut, popok bayi, charger gratis dan layanan telepon gratis serta isi ulang pulsa.

Solusi Tunas Pratama Tambah 1.000 Tower di 2014

Menara telekomunikasi. (sumber: Antara)

Jakarta - Perusahaan menara telekomunikasi, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) pada 2014 akan kembali membangun 1.000 tower dengan nilai investasi sekitar Rp 1,5 triliun.
Pembangunan tower itu sama dengan yang dilakukan pada tahun ini.
"Mayoritas ada di Pulau Jawa," kata Presiden Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk, Nobel Tanihaha rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan di Jakarta, Senin (9/12).
Dia mengatakan, biaya pembangunan tower pada tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp 1,3-1,4 miliar per tower. Bandingkan dengan tahun 2013 yang biayanya hanya Rp 1-1,2 miliar per tahun.
Menurut dia, kenaikan ongkos pembangunan tower tersebut tak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sebagai gambaran, bisnis menara telekomunikasi sebagian besar masih menggunakan bahan baku yang didatangkan dari luar negeri. Imbas pelemahan rupiah, ongkos produksi dipastikan meningkat. "Kami berharap rupiah akan membaik di 2014," kata Nobel.
Menurut Nobel, dana pembangunan tower bersumber dari kas internal perseroan dan pinjaman perbankan. "Kita sudah punya pinjaman sebesar US$ 100 juta, tinggal kita tarik dari perbankan. Sedangkan sisanya dari kas internal kita," ucap Nobel.
Sebelumnya, pada akhir tahun lalu perseroan mendapat pinjaman perbankan senilai US$ 100 juta dengan lead Standard Chartered Bank dan DBS.
Nobel mengatakan, dengan pembangunan 1.000 tower pada tahun depan, maka perseroan dipastikan akan memiliki 3.900 tower pada 2014. "Sepanjang tahun ini, kita punya 2.900 tower. Jadi tinggal ditambah saja dengan tower yang akan kita bangun tahun depan," tutur Nobel.
Saat ini, klien terbesar Solusi Tunas Pratama adalah PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Tbk dan PT Bakrie Telecom Tbk.
Pada kesempatan itu, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) menambah jajaran Dewan Direksi dan merubah posisi Dewan Komisaris. Perubahwan Dewan Direksi dan Komisaris baru.
Perseroan mengangkat Tommy Gustavi Utomo sebagai Direksi perseroan yang baru dan mengangkat Ludwig Indrawan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen dari posisi sebelumnya yang berposisi sebagai Komisaris.
Berikut susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi SUPR yang baru:
Komisaris Utama: Jennivine Yuwono
Wakil Komisaris Utama Independen: Ludwig Indrawan
Komisaris: Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen: Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen: Erry Firmansyah
Direktur Utama: Nobel Tanihaha
Direktur: Eko Abdurrahan Saleh
Direktur: Juliawati Gunawan
Direktur: Yan Heryana
Direktur: Tommy Gustavi Utomo

Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo/FMB

Puluhan orang serbu lokasi Tandatangan diduga dipalsu, warga tolak pembangunan tower BTS Ponorogo

Puluhan orang serbu lokasi

Tandatangan diduga dipalsu, warga tolak pembangunan tower BTS Ponorogo

Selasa, 14 Mei 2013 20:56 WIB (217 hari yang lalu)Editor: Suyono .

---

 4Google +0 0 0

tower BTS terlihat bagian bawahnya(Foto: istimewa)

---

---

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan warga Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Ponorogo Jatim ‘gruduk’ lokasi pembangunan tower BTS salah satu provider telekomunikasi yang berada di desanya,Senin (13/05/2013).

Kedatangan mereka ke lokasi proyek tersebut dalam upayanya untuk menggagalkan pembangunan tower BTS itu. Puluhan warga yang di antaranya juga anak-anak dan para ibu rumah tangga tersebut, merasa khawatir keselamatan bila tower tetap didirikan. Selain itu, mereka juga takut dampak atas radiasi yang ditimbulkan.

Baca juga: Peringati Hari Anti Korupsi, Kejari Ponorogo bagi kaos dan stiker dan Lupa matikan tungku, tiga kios Pasar Burung Ponorogo hangus terbakar

Agus, salah satu warga yang rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari lokasi, mengatakan, ”Kami menuntut pembangunan BTS ini dibatalkan, karena kami tidak pernah diajak koordinasi.”

Selain itu, beberapa warga tersebut juga menuntut ijin pendirian tower yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo itu segera dicabut. Alasan mereka, lantaran warga yang rumahnya berdekatan dengan tower, merasa tidak pernah dimintai persetujuan.

Mereka menduga ada permainan dan memalsukan tanda tangan mereka. ”Kami tidak dimintai tanda tangan. Tapi setelah kami tanyakan ke dinas terkait, katanya kami sudah membubuhkan tanda tangan. Kami curiga bahwa ini akal-akalan oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dengan mengabaikan kami,”tegas Muji, warga yang hanya terpaut satu rumah dari lokasi tower.

Sebelum melakukan aksi di lokasi, warga sempat melayangkan surat ke KPPT dengan tembusan ke Satpol PP, Infokom, Bupati dan Ketua DPRD. Isinya menuntut agar pembangunan tower tersebut dibatalkan. Tapi, tidak pernah ada tanggapan, justru tahu-tahu ijin pendirian tower keluar.

“Sebenarnya kita telah melayangkan surat yang ditanda tangani warga sekitar sini. Namun dari pihak terkait tidak ada tanggapan, justru yang jadi pertanyaan kami kenapa ijinya malah keluar. Padahal, kami tidak ada yang dimintai tanda tangan,” pungkasnya.@arso

Prospek Bisnis Menara BTS Memburuk

Kamis, 31 Oktober 2013 10:54 WIB

+ Share

(Tribunnews/Hendra Gunawan)

Menara BTS Telkomsel

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Keputusan PT XL Axiata Tbk untuk mengakuisisi Axis Telecom Indonesia bakal semakin memusingkan pelaku bisnis penyewaan menara BTS (Base Transceiver Stations). Pasalnya, akibat konsolidasi dua operator seluler tersebut hampir dipastikan akan terjadi banyak efesiensi, termasuk dalam hal penggunaan BTS.
Apalagi selama ini, XL telah mengoperasikan banyak BTS di berbagai wilayah operasi Axis.
Selain itu,  memburuknya kinerja sejumlah operator telekomunikasi juga akan mempengaruhi kondisi keuangan pelaku bisnis BTS.
Contohnya, salah satu perusahaan penyewaan menara BTS yaitu Protelindo terpaksa memutus layanan kepada Axis lantaran piutangnya tak dibayar.
Pardomuan Sihombing, Sekjen Asosiasi Analis Efek Indonesia mengatakan, persaingan bisnis BTS akan semakin ketat.
Konsolidasi dua operator seluler akan menghasilkan efisiensi, sehingga akan mengurangi biaya modal perusahaan operator seluler.
Efisiensi ini, dalam jangka pendek akan berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan BTS, yakni harga saham emiten BTS berpotensi terpangkas.
Disisi lain, kondisi keuangan sejumlah operator telekomunikasi juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Bahkan diantara 10 operator, hanya Telkomsel, XL dan Indosat yang paling stabil kinerja bisnisnya.
Untuk mengatasi tantangan bisnis itu, Pardomuan menyarankan perusahaan BTS agar siap beradaptasi kembali dengan pasar. Sebagai contoh, jika sebelumnya tarif sewa BTS sudah menurun, tarif sewa tersebut kemungkinannya juga akan kembali terpangkas.
Apalagi bagi operator yang mengalami kesulitan keuangan, mereka tentu akan terus mengalami masalah dalam pembayaran sewa.
“Agar bisnis BTS tetap bagus ya harus ada negosiasi lagi, sehingga operator mampu untuk membayar kewajibannya. Kemungkinan besar tarif sewa BTS akan semakin menurun akibat persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan yang juga berkurang setelah adanya konsolidasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis  (31/10/2013).
Pardomuan menambahkan kondisi bisnis sewa BTS yang terpengaruh kondisi keuangan dan bisnis operator telekomunikasi menjadi tantangan perusahaan BTS.
Pendapatan perusahaan BTS bisa turun bila tidak melakukan sinergi dengan perusahaan provider telekomunikasi.
Dampak melemahnya bisnis BTS ini juga telah membuat sejumlah analis di pasar modal memangkas proyeksi kinerja sejumlah emiten berbasis BTS.
Riset Morgan Stanley akhir September 2013 menyebutkan, konsolidasi di industri telekomunikasi Indonesia akan menekan bisnis BTS.
Kebutuhan penambahan BTS dari 3 operator utama yaitu Telkomsel, Indosat dan XL di tahun 2014 akan turun sekitar 16% dibandingkan tahun ini.
Morgan Stanley pun memangkas target harga saham 2014 bagi dua emiten berbasis BTS yaitu PT Tower Bersama Tbk (TBIG) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) hingga minus 28% dan 23%.
Pada tahun 2014 saham TBIG yang diproyeksikan bakal mencapai level Rp 6.700 hanya ditargetkan pada level Rp 4.800 per saham.
Adapun saham TOWR ditargetkan pada level Rp 2.700, turun dari asumsi semula yaitu Rp 3.510 per saham.
Proyeksi harga saham tersebut didorong oleh potensi penurunan belanja modal selama tahun 2014. Dan penurunan belanja modal atau capital expenditure (Capex) ini dipengaruhi oleh kebutuhan pasar yang menurun akibat konsolidasii.
Akibatnya, di tahun 2014, Capex TBIG yang semula diperkirakan akan mencapai Rp 2,28 triliun,  diturunkan menjadi Rp 1,8 triliun.
Sementara Capex TOWR diproyeksikan terpangkas dari Rp 1,6 triliun menjadi hanya Rp 1,2 triliun.
Insentif Pemerintah
Pardomuan menambahkan konsolidasi berupa akuisisi maupun merger dua perusahaan provider seluler dinilai sudah mendesak mengingat adanya keterbatasan spektrum frekuensi, sementara kebutuhan pelanggan untuk jaringan komunikasi terus meningkat.
“Provider seluler sudah mendesak untuk melakukan akuisisi atau merger karena memang sudah terjadi kejenuhan di tengah persaingan ketat. Agar bisnis telekomunikasi seluler terus tumbuh, pemerintah harus memberikan insentif, berupa kemudahan melakukan akuisisi atau merger,” tuturnya.
Insentif yang dimaksud, lanjut Pardomuan, seperti pada saat Indosat mengakuisisi Satelindo, frekuensinya tidak dikembalikan ke pemerintah.
Seharusnya, untuk akuisisi Axis oleh XL juga tidak perlu mengembalikan frekuensi.
“Kebutuhan akan tambahan kapasitas frekuensi sudah sangat mendesak. Pemerintah harus memberi kelonggaran untuk ini,” tuturnya.

Warga Tanjung Balai Tolak Pembangunan Menara Telekomunikasi 

Oleh Yan Aswika

Pembangunan Tower Diprotes: Pengerjaan menara atau tower telekomunikasi hampir memasuki tahap akhir di dekat mushalla Al Huda Jalan Kartini, Lingkungan II, Kel.Pantai Burung, Tanjung Balai, Senin (13/1). Menara telekomunikasi yang didirikan PT Solusi Tunas Pratama tersebut diprotes warga sekitar karena jika roboh dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan jamaah saat beribadah di mushalla itu. (Foto: Antarasumut/Yan Aswika)

Tanjung Balai,13/1 (Antarasumut) – Warga Jalan Kartini, Lingkungan-III, Kelurahan Pantai Burung, Kota Tanjung Balai, menolak pembangunan menara telekomunikasi, karena dianggap mengancam keselamatan penduduk sekitar.

“Atas nama masyarakat, kami menolak pendirian tower itu, apalagi pembangunannya tidak punya izin,” ungkap Putra, kepada Ketua Komisi A, Ridwan, dan Wakil Ketua DPRD Tanjung Balai, Surya Darma. Senin.

Selain meresahkan warga, menurut dia, tower yang dibangun PT. Solusi Tunas PratamaTP yang beralamat di jalan Tentara Pelajar, Jakarta tersebut dinilai sangat tidak refresentatif, sebab berada di inti kota dan kawasan padat penduduk.

Ia berharap DPRD menindaklanjuti laporan keberatan masyarakat, setelah pernyataan keberatan serupa juga telah disampaikan kepada perusahaan kontraktor pembanguan tower itu dan pemerintah Kota Tanjung Balai.

“Secara tertulis, surat pernyataan keberatan sudah kami sampaikan ke Wali Kota, Ketua DPRD, Camat dan Lurah, serta instansi terkait. Namun belum mendapat tanggapan, sedangkan pembangunan tower terus berjalan,” ujar Putra.

Pernyataan keberatan juga diungkapkan Endang Hasmi.

Menurutnya, posisi tower juga berdampingan dengan musholla Al Huda, sehingga membuat jamaah merasa khawatir menara telekomunikasi itu sewaktu-waktu roboh dan menimpa rumah ibadah tersebut.

“Kami merasa khawatir sewaktu-waktu tower itu ambruk dan menimpa musholla. Banyak jamaah yang takut untuk melaksanakan ibadah di musholla itu,” kata dia.

Oleh karena itu, Endang mendesak DPRD Tanjung Balai segera memangil instansi terkait untuk segera menghentikan dan membongkar bangunan tower yang hampir rampun itu.

Ketua Komisi A DPRD Tanjung Balai, Ridwan, berjanji segera memanggil Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ((KP2T), untuk meminta penjelasan tentang keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower itu.

“Kepala KP2T akan segera dipangggil. Jika terbukti tower itu tidak memiliki IMB, maka harus dibongkar,” katanya.

Kepala KP2T, Rasyidin, tidak berhasil ditemui. Namun, staf yang membidangi perizinan membenarkan bahwa tower tersebut belum memiliki IMB. (Yan)

Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Moderat di 2014

http://www.bakrieglobal.com/news/read/3441/Pertumbuhan-Industri-Telekomunikasi-Moderat-di-2014

JAKARTA - Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) menilai pertumbuhan industri telekomunikasi pada 2014 pada kisaran 7%-8%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia yang diperkirakan masih bisa tumbuh di atas 6% per tahun. 

Alex J Sinaga, Ketua Asosiasi, mengatakan pertumbuhan industri telekomunikasi pada 2014 diperkirakan masih bagus karena ada kecenderungan perkembangan yang semakin sehat yang ditunjang olek makro ekonomi yang baik. Selain itu, tren konsolidasi antaroperator yang dimotori oleh PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Axis Telekom Indonesia (Axis) akan membuat persaingan sengit antaropertator mulai reda. 

"Kalau terjadi konsolidasi antaroperator di 2014, maka industri telekomunikasi akan lebih baik. Sebab beban infrastruktur operator akan turun dan persaingan juga menurun," kata Alex di Jakarta, pekan lalu. 

Menurut Alex, salah satu yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri telekomunikasi adalah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya hampir sebagian besar belanja modal industri telekomunikasi dilakukan dalam mata uang dolar AS. 

Dari laporan keuangan emiten telekomunikasi di kuartal III 2013, lanjut Alex, beberapa emiten telekomunikasi mencatatkan rugi kurs yang besar, dampak dari utang dalam bentuk dolar AS. Hal tersebut berpotensi menekan kinerja perseroan serta agresivitas investasi perseroan yang tercermin dalam belanja modal (capital expenditure/capex). 

Selain itu, dari 11 operator yang ada di Indonesia, hanya tiga operator yang mencatatkan pertumbuhan hingga kuartal III 2013. Tiga operator tersebut, adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Indosat Tbk (ISAT) dan XL Axiata. 

"Mayoritas investasi di telekomunikasi masih menggunakan dolar, kalau exchange rate berubah sementara revenue operator dalam bentuk rupiah, maka operator akan terkena dampaknya berupa forex loss. Harapan kami, di 2014 rupiah akan lebih stabil sehingga industri telekomunikasi bisa lebih berkembang," papar Alex. 

Menara Telekomunikasi

Menurut Alex, jika pada tahun depan terjadi tren konsolidasi antaroperator, maka akan terjadi efisiensi dari sisi infrastruktur seperti menara telekomunikasi. Hal ini tentunya membawa dampak pada pertumbuhan industri menara telekomunikasi di Indonesia, secara jangka pendek. 

"Tren konsolidasi antaroperator bisa berdampak ke pertumbuhan industri menara telekomunikasi sekitar satu sampai tiga tahun, berupa perlambatan pertumbuhan. Hal itu ke depan akan mendorong industri menara untuk turut berkonsolidasi ketika jumlah operator semakin sedikit," kata Alex. 

Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), sebelumnya mengatakan bahwa konsolidasi antaroperator di tahun depan memang terlihat seolah-olah menurunkan jumlah sewa terhadap menara telekomunikasi. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk jangka pendek. 

Menurut dia, ke depan pertumbuhan industri menara telekomunikasi masih bagus. Bahkan perseroan berencana membangun 250-500 menara pada 2014. Sebagian dana pembangunan menara tersebut berasal dari obligasi berkelanjutan tahap I  yang Rp 500 miliar-Rp 1 triliun.(*)