Berapa Biaya untuk Bangun Open BTS?

JAKARTA - Jika Teknologi Base Transceiver Station (BTS), digunakan oleh para operator untuk jaringan selular, ternyata bisa dibuat sendiri dan yang pasti dengan biaya yang jauh lebih murah. BTS yang dimaksud ini menggunakan software open source, atau kerap disebut sebagai Open BTS.

Diungkapkan Onno W Purbo, untuk membangun Open BTS ini semua softwarenya memang gratis dan sudah termasuk software untuk membuat sentral telepon karena merupakan software open source. Meskipun dari software gratis, tidak begitu halnya dengan hardware yang dibutuhkan, yaitu laptop atau komputer dan alat yang namanya USRP (Universal Software Radio Peripheral).

"Fungsi USRP itu ada diprogram untuk mengeluarkan sinyal radio dan bukan hanya untuk Open BTS sajam programnya juga bisa dimasukkan jadi pemancar TV digital, pemancar FM, tergantung programnya akan dibuat jadi apa," jelas Onno pada okezone, di Hotel InterContinental, Selasa (14/2/2012).

Diluar harga laptop atau pun komputer, sebenarnya rangkaian USRP itu dikatakan Onno sudah tersedia di internet jika ingin bikin sendiri. Untuk harga USRP ini, sekira Rp 15 hingga Rp 20 juta dan itu biasanya sudah termasuk ongkos kirim.

Hanya menurut Onno, sinyalnya belum terlalu besar mengingat powernya hanya sekira 100 miliwatt dan bisa untuk satu ruangan. Jika ingin memperluas jaringan diperlukan implifier dan juga duplexer.

"Jadi kalau versi komersialnya bisa dibeli di Amerika, sekira USD120 jutaan, powernya sekira 10 watt dan itu udah satu paket," ujar Onno.

Untuk perbandingan, BTS milik operator jauh lebih tinggi dibandingkan uang yang harus dirogoh untuk membangun Open BTS. BTS milik operator membutuhkan biaya antara Rp1 hingga 3 miliar.

"Jika dibandingkan dengan yang versi komersil jadi lebih irit. Sehingga logikanya kalau kita memakai Open BTS maka investasi lebih murah," tandasnya. (tyo)

BTS Liar Tanggung Jawab Penuh Pemkot

JAKARTA--MICOM: Berdirinya sejumlah menara BTS liar telah menganggu kenyamanan warga di sekitarnya. Padahal, menurut pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Pemprov DKI telah berencana sejak jauh hari untuk menertibkan pendirian menara-menara liar tersebut.

Yayat menilai hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh bagi pemerintah kota dan provinsi sebagai pemberi izin pendirian menara.

"Hingga sekarang masih ada menara-menara yang mengganggu masyarakat seperti itu. Berarti kan ada yang salah di sini. Seolah-olah pemerintah bisa diatur perusahaan pemilik menara itu," tutur Yayat, ketika dihubungi, Rabu (14/2).

Menurutnya, pendirian menara BTS semakin tidak terkendali karena tingginya persaingan antarperusahaan penyedia layanan. Mereka memperebutkan lokasi strategis yang dihuni banyak warga, demi mempertinggi cakupan transmisi sesuai promosi yang dijanjikan. Namun, aspek keselamatan sering kali lolos dari pertimbangan.

"Harus dilihat konstruksinya, apakah sudah sesuai dengan syarat keamanan maupun estetika. Sekarang seringkali dibangun menumpuk dan semrawut. Mirip dengan pemasangan papan reklame," tandasnya.

Pihak perusahaan, ujarnya, kerap kali hanya mempertimbangkan status kerja sama dengan pemilik lahan. Mereka tidak memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan warga yang berada di sekitar lahan tersebut. Menurutnya, Dinas P2B harus melakukan pemantauan terhadap menara-menara yang telah berdiri.

"Harus dilihat apakah menara tersebut mengganggu warga atau tidak, apalagi menara yang berdiri tanpa adanya izin dari warga sekitar. Ini bisa disegel atau dibongkar," tegasnya.

Menurut Yayat, sebenarnya ada solusi agar menara tidak menumpuk sembarangan yaitu pendirian menara bersama. Satu menara yang digunakan untuk beberapa saluran transmisi. Namun ini jarang dipertimbangkan, lagi-lagi karena masalah persaingan usaha antar perusahaan pemilik menara BTS.

"Ini sepenuhnya tanggung jawab Pemkot untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin. Harus ada izin lingkungan dan persetujuan warga, baru pemerintah boleh mengeluarkan izin," tegasnya. (NA/OL-10)

Warga Protes Pembangunan Tower Seluler

KOTA (RP) - Puluhan warga Jalan Suka Karya, Gang Sadar, RT 04/ RW 03, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan berkumpul di depan salah satu rumah warga, tempat dilakukannya pembangunan tower salah satu perusahaan telepon seluler, Kamis (23/2) pagi. Mereka protes dan menolak dilaksanakannya pembangunan tower itu karena takut akan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

‘’Kami tak mau dalam dua sampai lima tahun ke depan keluarga kami mengidap penyakit akibat radiasi tower itu,’’ jelas Sekretaris RT 04, Jhoni Hendra, mewakili warga.

Dijelaskannya, sejak tahun 2010, warga sudah menolak keberadaan tower itu di sana. Namun entah mengapa tahun 2012 ini pembangunan tiba-tiba bisa terlaksana. ‘’Sejak tahun 2010 warga sudah menolak. Entah apa yang dibuat mereka, tiba-tiba sekarang sudah dibangun lagi,’’ keluhnya.

Penolakan serupa juga disampaikan, Syamsini (67), salah satu warga yang bertempat tinggal di depan lokasi pembangunan. ‘’Kami dari awal tidak setuju. Ada diberinya amplop isinya uang Rp300 ribu, katanya uang assalamualaikum, kami tidak mau. Anak saya yang terima bilang sumbangkan saja ke masjid,’’ jelasnya.

Penolakan ini disampaikan Syamsini karena ia takut akibat dari pembangunan tower itu.’’Takut, resikonya besar. Kami bisa tersambat petir dan kena radiasi,’’ lanjutnya.

Sementara itu, Syahrul, pemilik tanah tempat tower itu dibangun membantah bahwa masyarakat menolak pembangunan ini. ’’Ada 14 orang yang setuju dan menandatangani persetujuan. Mereka semua berada di dalam radius tower sejauh 40 meter,’’ jelas Syahrul sambil menunjukkan surat persetujuan warga yang dilampiri oleh Kartu Tanda Penduduk mereka yang menyetujui.

Dikatakan pemilik tanah ini, semua izin sudah keluar terkait pembangunan tower ini. ‘’Mulai dari RT, RW, Lurah sampai Camat. IMB (Izin Mendirikan Bangunan, red) juga ada,’’ katanya.

Menyikapi warga yang protes atas pembangunan ini, Syahrul mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak senang atas pembangunan tower ini.’’Saya tidak tahu juga kenapa mereka menolak. Mereka juga berada di luar radius,’’ tambahnya.

Sementara itu, saat ditanyakan mengenai uang Rp300 ribu yang dibagikan kepada warga sebagai uang ‘assalamualaikum’, Syahrul menjawab bahwa uang itu memang ada. ’’Itu sebagai tanda terima kasih kepada warga,’’ ujarnya.(ali)