BTS (Ist.)
Samarinda - Pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menerapkan aturan terkait pembangunan Base Transceiver Station (BTS) operator seluler di tahun 2012 mendatang. Peraturan itu diberlakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tower yang kian menjamur.
"Pengendalian menara tower agar lebih tertib," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim Jauhar Effendy, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Jl Basuki Rahmad, Samarinda, Rabu (21/12/2011).
Jauhar mengatakan, Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2011 ini telah merealisasikan pembangunan 3 tower di kota Balikpapan, kota Samarinda dan kabupaten Nunukan, dengan pembiayaan Rp 1,2 miliar per tower. Tower itu terbuka bagi swasta, termasuk operator yang ingin memanfaatkannya dengan sistem sewa tower.
"Realisasi 3 tower itu bagian dari cell plan yang dimiliki Pemprov Kaltim. Kalau tower itu dimanfaatkan operator selular dengan sewa, nantinya bisa masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Jauhar.
"Pemerintah memang harus turun tangan kalau memang operator selular tidak tertarik mendirikan BTS di titik tertentu agar sinyal menjangkau titik tertentu itu," tambahnya.
Sementara menara pemancar telekomunikasi yang sudah berdiri dan terkesan semrawut, tidak akan diusik kebeeradaannya. Mengingat, pemerintah provinsi dan daerah tidak ingin kejadian gangguan sinyal dialami oleh pengguna selular di Kaltim.
"BTS yang terlanjur berdiri, tidak bisa langsung dirobohkan. Sebagai contoh di provinsi Bali ada menara yang dirobohkan, sehingga bisa berpengaruh terjadinya gangguan telekomunikasi," terang Jauhar.
Saat ini, di Diskominfo Kaltim tercatat ada 1.123 unit BTS yang dibangun oleh operator selular baik itu GSM maupun CDMA. Telkomsel memiliki jumlah tower BTS paling banyak yakni 352 site, disusul Indosat 331 site, XL 189 site, Bakrie Telecom 120 site serta sisanya milik Telkom Flexi.
"Sekali lagi, kita kendalikan penambahan site BTS di tahun depan," tutup Jauhar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar